Cara mendapatkan sertifikasi halal: alur dari pengajuan hingga sertifikat, dan perkiraan waktu dari enam lembaga

Tempat pengajuan dan standar sertifikasi halal berbeda untuk ekspor dan restoran domestik

Sertifikasi halal diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi swasta. Jepang tidak memiliki satu sistem sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Halaman tanya jawab Japan Halal Association (JHA) juga menyatakan, “Karena Jepang tidak memiliki peraturan hukum tentang halal, ada banyak lembaga sertifikasi, termasuk perorangan.”

Prosedurnya sedikit berbeda menurut lembaga, tetapi kerangka dasarnya sama. Setelah bertanya dan bertemu, Anda mengajukan permohonan, menjalani pemeriksaan dokumen, lalu audit lapangan saat auditor mengunjungi pabrik atau restoran. Komite lembaga kemudian memutuskan apakah sertifikasi diberikan. Audit berkala tetap berlangsung setelah sertifikasi.

Sebelum mengajukan permohonan, tentukan tujuan sertifikasi. Sertifikasi lembaga utama Jepang terbagi menjadi sertifikasi produk ekspor dan sertifikasi restoran, hotel, serta fasilitas serupa di Jepang. Tabel berikut membandingkan keduanya berdasarkan informasi publik JHA dan Muslim Professional Japan Association (MPJA), serta laporan proyek yang ditugaskan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF).

	Sertifikasi produk untuk ekspor	Sertifikasi restoran dan fasilitas serupa di Jepang
Objek sertifikasi	Produk dan lini produksinya, termasuk pengadaan bahan	Dapur restoran atau fasilitas serta menu yang disajikan
Standar	Standar yang disusun lembaga sesuai standar negara yang mengakuinya. JHA memakai “JHAS1002”	Standar yang ditetapkan lembaga untuk pasar domestik. JHA memakai “JHAS3001”
Petunjuk memilih lembaga	Apakah diakui otoritas negara tujuan ekspor	Syarat setiap kategori, seperti boleh tidaknya menyajikan minuman beralkohol dan bagian menu yang harus halal
Contoh waktu	Umumnya enam bulan hingga satu tahun (JHA)	Dalam sekitar tiga bulan (MPJA)
Contoh biaya	Sertifikasi baru mulai 740.000 yen (JHA; belum termasuk pajak, termasuk penilaian awal, biaya auditor terpisah)	Untuk usaha kecil, penilaian awal 50.000 yen dan audit serta sertifikasi mulai 100.000 yen (JHA; belum termasuk pajak, perjalanan dan penginapan terpisah)

Untuk sertifikasi ekspor, hal utama adalah penerimaannya di negara tujuan. JHA menjelaskan bahwa sertifikasi halal untuk ekspor ke Malaysia bersifat sukarela, bukan wajib. Untuk Indonesia, penjelasannya menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikasi lembaga yang diakui Indonesia telah menjadi syarat wajib untuk mencantumkan halal.

Sertifikasi restoran di Jepang menyampaikan layanan restoran secara sekilas kepada wisatawan dan penduduk Muslim. Standar domestik JHA disusun terpisah dari standar produk ekspor. Sertifikasi produksi domestiknya hanya mencakup makanan dan minuman yang dikonsumsi di Jepang.

Isi artikel ini kami periksa pada 14 Oktober 2026 melalui materi MAFF dan informasi publik enam lembaga yang dicantumkan MAFF sebagai “Lembaga Sertifikasi Halal Jepang untuk Ekspor ke Luar Negeri”. Rincian biaya dibahas dalam Berapa biaya sertifikasi halal? Rinciannya, dan cara melayani pelanggan Muslim tanpa sertifikasi.

Tujuh tahap dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat

Menurut “Informasi Dasar tentang Halal” MAFF (April 2026), alur dasarnya adalah mengajukan permohonan, menjalani “pemeriksaan dokumen” dan “pemeriksaan lapangan” lembaga sertifikasi, lalu menjalani audit berkala setelah sertifikasi. Jika prosedur publik setiap lembaga digabungkan, terdapat tujuh tahap berikut. Sebagian tabel didasarkan pada laporan proyek yang ditugaskan MAFF (Maret 2026).

Tahap	Isi	Contoh lembaga
1 Pertanyaan dan pertemuan	Menjelaskan kondisi produk atau restoran dan menanyakan prosedur, waktu, serta perkiraan biaya	JHA menyediakan pertemuan gratis secara daring atau tatap muka. Petugas Japan Muslim Association (JMA) mengunjungi perusahaan
2 Penilaian awal	Mengecek kemungkinan memperoleh sertifikasi sebelum permohonan resmi	JHA memutuskan “apakah dapat melanjutkan ke audit utama”. Nippon Asia Halal Association (NAHA) melakukan praaudit bahan, pabrik, dan dapur, lalu menerbitkan laporan perbaikan
3 Pengajuan dan kontrak	Menyerahkan formulir permohonan serta menandatangani perjanjian layanan dan kerahasiaan	JHA menandatangani perjanjian layanan dan kerahasiaan. MPJA membagi pembayaran menjadi tiga: saat kontrak, audit dokumen, dan penerbitan sertifikat
4 Pemeriksaan dokumen	Menyerahkan daftar bahan, diagram alur produksi, dan dokumen lain untuk diperiksa lembaga	Japan Halal Foundation (JHF) mengirim dokumen permohonan untuk diisi dengan daftar bahan dan diagram alur produksi, lalu dikembalikan
5 Audit lapangan	Auditor mengunjungi pabrik atau restoran untuk melihat peralatan dan pengelolaannya	MPJA memakai dua auditor. Koordinator yang juga menerjemahkan mendampingi sesuai kebutuhan, sehingga kunjungan audit pabrik sering terdiri dari tiga orang
6 Tanggapan atas temuan	Memperbaiki hal yang ditemukan dalam audit dan memberi tanggapan	Prosedur JHA memuat dua langkah: “penerbitan permintaan tindakan korektif dan tanggapan” serta “penerbitan temuan dan tanggapan”
7 Keputusan dan penerbitan sertifikat	Komite lembaga memutuskan apakah sertifikasi diberikan	Komite penilai JHA mengambil keputusan. Di MPJA, komite fatwa yang antara lain terdiri dari ahli hukum syariah memutuskan

Sebagian lembaga mewajibkan pelatihan dalam prosesnya. JHA menempatkan tahap “perolehan pengetahuan” setelah pertemuan. MPJA meminta peserta mengikuti “seminar halal” daring pada tahap yang sama dengan audit dokumen. JHF mewajibkan perusahaan pemohon mengikuti “pelatihan halal”. Perusahaan yang jauh juga dapat mengikutinya pada hari audit lapangan.

Setelah sertifikasi, penggunaan logo halal pun memiliki aturan. Untuk mencegah pemalsuan, JHA melarang menempelkan logo sebagai stiker. Logo harus dicetak langsung pada kemasan produk atau sejenisnya. Menurut laporan survei yang ditugaskan MAFF, Japan Islamic Trust (JIT) mewajibkan audit ulang jika bagian “Standard” dalam dokumen permohonan diubah setelah audit.

Perbedaan logo setiap lembaga dan cara mengeceknya dari sisi pembaca dirangkum dalam Apa itu logo halal? Cara membaca logo yang berbeda tiap lembaga, dan cara memastikan keasliannya.

Waktu sertifikasi berkisar dari satu bulan hingga lebih dari setahun

Perkiraan waktunya sangat berbeda menurut lembaga. Berikut perkiraan pada situs resmi masing-masing dan laporan survei yang ditugaskan MAFF.

Lembaga	Perkiraan waktu yang disebutkan
Japan Halal Association	Umumnya enam bulan hingga satu tahun, bergantung pada pekerjaan perusahaan pemohon
Japan Muslim Association	Berbeda menurut jenis produk dan kondisi
MPJA (ekspor)	Produk dengan sedikit pengolahan atau matcha paling cepat sekitar tiga bulan setelah pengajuan. Kosmetik yang rata-rata memakai 20–30 bahan memerlukan sekitar enam hingga sepuluh bulan
MPJA (restoran domestik)	Dalam sekitar tiga bulan
Japan Islamic Trust	Sertifikasi pertama, jika lancar, satu hingga tiga bulan dari pengajuan melalui audit lapangan hingga keputusan komite halal
Japan Halal Foundation	Dalam satu bulan setelah dokumen diserahkan dan biaya dibayar
Nippon Asia Halal Association	Sekitar satu hingga tiga bulan dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat jika dokumen dan informasi bahan siap

Saat membandingkan, perhatikan titik awal penghitungannya. Satu bulan JHF dihitung setelah dokumen diserahkan dan pembayaran selesai. Satu hingga tiga bulan NAHA juga merupakan perkiraan jika dokumen dan informasi bahan sudah siap. Waktu untuk mengumpulkan dokumen belum termasuk.

Laporan tersebut memberi contoh penyebab keterlambatan. Menurut jawaban MPJA, proses bisa melebihi satu tahun jika pemeriksaan isi kontrak atau persiapan dokumen memakan waktu, atau ditemukan bahan dari babi sehingga harus mencari penggantinya. Di JIT, ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit berujung audit ulang enam bulan kemudian. NAHA pun meminta audit ulang jika temuan penilaian awal belum diperbaiki.

Untuk restoran, cara menyiapkan menu juga memengaruhi waktu. Dalam sertifikasi domestik MPJA, pengembangan menu halal sendiri memerlukan sekitar dua hingga tiga bulan. Jika memakai pangan olahan bersertifikat halal, seperti kari kemasan retort atau hamburger steak, perkiraannya sekitar satu hingga satu setengah bulan.

Bahan dan lini produksi yang diperiksa

Inti pemeriksaan adalah memastikan melalui dokumen dan kondisi lapangan, dari bahan hingga produksi dan penyimpanan, adanya sistem yang mencegah bahan nonhalal masuk ke produk. “Informasi Dasar tentang Halal” MAFF menjelaskan bahwa satuan dasar sertifikasi halal adalah “lini produksi, termasuk pengadaan bahan”. Menurut penjelasannya, cakupan pemeliharaan kehalalan meliputi seluruh rantai pasok: bahan, cara pengolahan, pengemasan, penyimpanan, logistik, hingga pemajangan.

Berikut standar sertifikasi ekspor MPJA sebagai contoh lembaga yang memublikasikan kriteria bahan secara konkret.

Bahan	Standar MPJA
Daging babi dan bahan dari babi	Tidak digunakan
Minuman beralkohol (alkohol untuk diminum)	Tidak digunakan. Alkohol untuk disinfeksi atau sterilisasi boleh digunakan di dalam fasilitas
Bahan dari hewan selain babi, seperti sapi dan ayam	Wajib bersertifikat halal. Telur dan susu tidak bermasalah

Ada lembaga yang menganggap “surat pernyataan tidak menggunakan” dari produsen tidak cukup untuk bahan. Mengikuti aturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, MPJA menilai surat itu saja tidak cukup menjamin kehalalan. Pemeriksaan dokumennya mencakup spesifikasi bahan dan diagram alur produksi.

Pada lini produksi, yang diperiksa adalah kemungkinan tercampurnya produk halal dan nonhalal. MPJA menjelaskan bahwa jika keduanya bercampur, keseluruhan produk diperlakukan sebagai nonhalal. Selain bahan, asal alat produksi seperti sikat bulu babi dan filter dari tulang babi juga diperiksa. Walaupun menganjurkan seluruh fasilitas halal, sertifikasi lini produksi tertentu juga diperbolehkan jika ada sistem pencegah pencampuran.

Persyaratan peralatan JIT meliputi lini produksi khusus halal; penyimpanan terpisah untuk bahan, bahan kemasan, produk jadi, dan alat halal serta nonhalal; dan pengelolaan prosedur pencegahan pencampuran. JHA menjalankan “pencucian penyucian” jika sebelum sertifikasi pernah menangani babi atau bahan dari babi.

Materi MAFF menempatkan analisis komposisi sebagai tahap “hanya jika diperlukan”. Laporan survei menempatkan tes PCR untuk gen dari babi dan analisis sisa alkohol sebagai “verifikasi” dalam sertifikasi halal. Laporan itu menyatakan, “Pelaksanaan tes tidak dengan sendirinya menjamin kehalalan, melainkan memberikan salah satu bukti ilmiah.” Sebab, ada unsur yang tidak dapat diperiksa dengan analisis, seperti proses produksi serta lingkungan pemeliharaan dan penyembelihan ternak.

Dokumen dan pengaturan internal sebelum pengajuan

Halaman berbahasa Inggris JIT mencantumkan delapan contoh dokumen sertifikasi produk: dokumen legal usaha; diagram alur produksi dan tata letak fasilitas; spesifikasi bahan; spesifikasi produk jadi; Halal status sheet; sertifikat halal atau pernyataan pengungkapan untuk bahan dan bahan kemasan; desain label produk; serta sistem pengelolaan halal, termasuk manual, kebijakan, dan prosedur ketertelusuran. Setelah menerima permohonan, JHA memberikan “format dokumen yang harus diserahkan” untuk menyiapkan dokumen bahan dan proses produksi.

Isi dokumen sertifikasi restoran berbeda. MPJA memublikasikan dokumen berikut untuk sertifikasi restoran domestik.

Diserahkan untuk audit dokumen	Ditunjukkan saat audit lapangan
Profil perusahaan, tata letak fasilitas, dan menu khusus halal	Izin usaha
Formulir gabungan daftar bahan, menu, dan bahan kimia	Catatan pembelian, penerimaan, dan pemeriksaan barang
Sertifikat halal bahan	Daftar pekerja (orang yang menangani layanan halal)
Foto tempat penyimpanan, memasak, dan persiapan yang diberi tanda halal	Catatan pelatihan dan pengarahan halal internal
Foto alat masak, peralatan makan, dan alat makan seperti sendok serta garpu yang diberi tanda halal	Catatan pengawas ramah Muslim
Foto menu halal	Catatan pembersihan dan pengelolaan kebersihan, serta pengendalian hama
Materi pelengkap bahan kimia, filter, deterjen, dan sejenisnya

Pendapat lembaga berbeda tentang perlu tidaknya memperoleh pengakuan standar keamanan pangan terlebih dahulu. JHA mensyaratkan pengakuan salah satu dari ISO9000s, GMP, HACCP, atau ISO22000 sebelum pengajuan. MPJA tidak mewajibkan ISO, GMP, dan sejenisnya untuk mengajukan permohonan; perusahaan yang memilikinya mendapat potongan biaya. Di JIT, memenuhi persyaratan GMP dan sistem manajemen keamanan pangan merupakan salah satu syarat peralatan.

Sebagian lembaga juga meminta penetapan penanggung jawab pengelolaan halal. JIT menyebut empat hal yang perlu ditentukan dahulu: pasar sasaran, standar yang digunakan, produk yang dicakup, dan petugas yang memahami halal. Di MPJA, setiap perusahaan menyusun manual dan menjalankan sistem pengelolaan dengan menambahkan unsur halal pada dasar seperti HACCP atau ISO.

MPJA tidak mewajibkan karyawan Muslim untuk sertifikasi produk maupun restoran. Untuk ekspor, perusahaan tanpa karyawan Muslim dapat memenuhinya dengan mengikuti seminar pengelola. Penyembelihan berbeda: standar MPJA mewajibkan pelakunya Muslim. Sertifikasi penyembelihan JHA pun memerlukan penyembelih dan pengawas Muslim.

Tiga hal yang perlu dicek saat memilih lembaga sertifikasi

Pertama, apakah diakui otoritas negara tujuan ekspor. Daftar MAFF per 27 Juli 2026 menunjukkan negara mana, seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan negara Teluk, yang mengakui enam lembaga domestik. Menurut laporan survei, banyak otoritas Asia Tenggara memiliki pengakuan timbal balik dengan lembaga utama Jepang, sedangkan pengakuan timbal balik dengan otoritas negara Teluk terbatas. Catatan daftar meminta pembaca menanyakan cakupan atau kategori pengakuan kepada tiap lembaga. Cara membaca daftar resmi negara tujuan dirangkum dalam Apakah sertifikasi halal Jepang diakui di Malaysia dan Indonesia? Mengecek daftar resmi negara tersebut.

Kedua, apakah lembaga menangani sektor atau bentuk restoran Anda. Menurut laporan survei, JMA saat ini tidak menjalankan sertifikasi penyembelihan, begitu pula JHF. JHA dan MPJA tidak menyertifikasi produk buatan pabrik luar negeri. MPJA menjelaskan bahwa perusahaan penjualan tanpa proses produksi tidak bisa memperoleh sertifikasi. Jika produksi dialihdayakan, pabrik penerima pekerjaan itulah yang harus memperolehnya.

Syarat setiap kategori sertifikasi restoran berbeda menurut lembaga. Perbedaan isi meski sama-sama bernama “ramah Muslim” dibandingkan dalam Apa arti ramah Muslim? Bedanya dengan sertifikasi halal, dan standar yang berbeda menurut pihak yang memakainya.

Lembaga	Kategori dan syarat untuk restoran
Japan Halal Association	Sertifikasi fasilitas Halal Food Service untuk restoran yang seluruh makanannya halal dan tidak menyajikan minuman beralkohol. Sertifikasi fasilitas Muslim Friendly Food Service untuk restoran yang seluruh makanannya halal dan menyajikan minuman beralkohol
MPJA	Sertifikasi Muslim Friendly membolehkan penyajian bahan nonhalal kepada pelanggan non-Muslim, dengan syarat dipisahkan di dalam fasilitas. Minuman beralkohol juga boleh disajikan
Japan Halal Foundation	Tiga bintang: semua menu halal dan tidak menyajikan minuman beralkohol. Dua bintang: semua makanan halal dan boleh menyajikan minuman beralkohol. Satu bintang: hanya menu tertentu disertifikasi; jika menyajikan daging, menu lain juga harus memakai daging halal

Ketiga, masa berlaku dan audit setelahnya. Ini memengaruhi pekerjaan dan biaya setelah sertifikasi.

Lembaga	Masa berlaku dan audit berikutnya
Japan Halal Association	Tiga tahun untuk produk, dengan audit tahunan (audit surveilans pada tahun kedua dan ketiga, audit pembaruan pada tahun keempat). Satu tahun untuk penyembelihan, layanan makanan, dan kategori serupa
Japan Muslim Association	Diperbarui setiap tahun
Japan Islamic Trust	Siklus tiga tahun: audit pertama, audit surveilans, dan audit pembaruan
Japan Halal Foundation	Satu tahun, diperbarui setiap tahun. Tidak perlu menyerahkan dokumen seperti saat pengajuan
Nippon Asia Halal Association	Satu tahun untuk makanan, enam bulan untuk restoran

Masa berlaku NAHA didasarkan pada situs resminya; lainnya pada laporan survei yang ditugaskan MAFF. JHA memublikasikan biaya audit surveilans dan pembaruan mulai 500.000 yen, belum termasuk pajak.

Sebelum mengambil sertifikasi, bandingkan dengan penyampaian informasi tanpa sertifikasi

Untuk sertifikasi produk, JHA menulis, “Tidak semua produk akan laku hanya karena bersertifikat halal.” Menurut penjelasannya, ada yang memperoleh sertifikasi tetapi tidak dapat mempertahankannya karena penjualan tidak berlanjut. Karena itu, asosiasi menganjurkan untuk lebih dahulu mempertimbangkan dengan saksama apakah sertifikasi benar-benar diperlukan.

JHA berpandangan bahwa restoran dapat melayani Muslim tanpa sertifikasi. Caranya ialah mengungkapkan bahan dan bumbu agar pelanggan dapat memutuskan sendiri apakah akan makan. Menurut asosiasi, pengungkapan ini efektif bagi restoran mandiri yang dapat berbicara langsung dengan pelanggan. Untuk restoran besar atau jaringan yang sulit menjelaskan kepada setiap pelanggan, sertifikasi yang terlihat sekilas lebih efektif. Cara menulis pengungkapan dirangkum dalam Cara menulis bahan di menu: informasi yang jelas bagi pelanggan Muslim, meski tanpa sertifikasi halal.

Survei yang ditugaskan MAFF mewawancarai tiga produsen pangan yang belum bersertifikat. Kekhawatiran yang dirangkum laporan meliputi kebingungan memilih lembaga, peninjauan peralatan pabrik dan proses produksi, serta beban biaya sertifikasi. Memperoleh pemahaman dan persetujuan internal atas biaya itu juga menjadi tantangan. Ada pula pendapat bahwa pemilihan lembaga menjadi pekerjaan berat karena kriteria pemeriksaan tiap lembaga tidak dipublikasikan dengan jelas.

Jika sertifikasi ekspor memerlukan biaya, subsidi nasional juga menjadi pilihan. “Program Dukungan Pemenuhan Peraturan Negara Tujuan Ekspor” MAFF menyubsidi paling banyak setengah biaya memperoleh sertifikasi baru, seperti sertifikasi halal terkait persyaratan agama dari pemerintah atau otoritas lain di negara tujuan. Untuk tahun fiskal 2026, pendaftaran tahap kedua melalui organisasi pelaksana program ditutup pada 9 Oktober. Subsidi Pemerintah Metropolitan Tokyo kami teliti dalam Bisakah subsidi Pemerintah Metropolitan Tokyo dipakai untuk layanan halal? Pada tahun fiskal 2026, musala termasuk, tetapi sertifikasi halal tidak tercantum. Subsidi Tokyo tahun fiskal 2026 mencakup musala; sertifikasi halal tidak tercantum.

Kutipan dari sumber berbahasa Jepang dalam artikel ini adalah terjemahan kami.

Sumber

Sumber primer

• Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, “Informasi tentang Halal dan Kosher” (ハラール及びコーシャに関する情報) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/kokuchi/halal.kosher/index.html
• MAFF, Export and International Affairs Bureau, Overseas Regulatory Affairs Division (divisi urusan regulasi luar negeri), “Informasi Dasar tentang Halal” (ハラールに関する基礎情報) (dalam bahasa Jepang), April 2026 (hlm. 13–14), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/kokuchi/halal.kosher/attach/pdf/index-13.pdf
• MAFF, “Status Pengakuan Timbal Balik Organisasi Halal Utama di Jepang” (日本の主なハラール関係団体の相互承認状況) (dalam bahasa Jepang) (Lembaga Sertifikasi Halal Jepang untuk Ekspor ke Luar Negeri, per 27 Juli 2026), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/kokuchi/halal.kosher/attach/pdf/index-15.pdf
• MAFF, “Proyek Penugasan Peningkatan Lingkungan Ekspor Tahun Fiskal 2025 (Survei dan Penyebarluasan Sistem Sertifikasi Halal dan Kosher)” (令和7年度輸出環境整備推進委託事業（ハラール及びコーシャ認証制度等調査・普及）) (dalam bahasa Jepang), laporan, Maret 2026 (hlm. 296–309; hlm. 314; hlm. 320), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/kokuchi/halal.kosher/attach/pdf/index-16.pdf
• MAFF, “Program Dukungan Pemenuhan Peraturan Negara Tujuan Ekspor” (輸出先国規制対応支援事業) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_support/koubo.html
• Japan Halal Association, “Tahapan Memperoleh Sertifikasi” (認証取得手順) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://jhalal.com/halal-cert/procedure
• Japan Halal Association, “Jenis-Jenis Sertifikasi Halal” (ハラール認証の種類) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://jhalal.com/halal-cert/type-of-halal-cert
• Japan Halal Association, “Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman untuk Pasar Dalam Negeri” (国内向け飲食料品ハラール認証) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://jhalal.com/cert_for_food_service
• Japan Halal Association, “Pertanyaan yang Sering Diajukan” (よくあるご質問) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://jhalal.com/help/faq
• Muslim Professional Japan Association, “Sertifikasi Halal untuk Ekspor (Halal Admin)” (輸出用ハラール認証（Halal Admin）) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://mpja.jp/certification/export
• Muslim Professional Japan Association, “Sertifikasi Halal untuk Pasar Domestik Jepang (Muslim Friendly)” (日本国内向けハラール認証（Muslim Friendly）) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://mpja.jp/certification/domestic
• Japan Islamic Trust, “Certification Service”, diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://halal.islam.or.jp/certification/
• Japan Muslim Association, “Halal certification”, diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://www.muslim.or.jp/halal-certification/
• Japan Halal Foundation, “Tentang Sertifikasi” (認証について) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://japanhalal.or.jp/certifcation
• Nippon Asia Halal Association, “Layanan” (サービス紹介) (dalam bahasa Jepang), diperiksa pada 14 Oktober 2026
  https://web.nipponasia-halal.org/service